Cara Pemerintah Memperbaiki Kondisi Ekonomi Indonesia di Tengah Masa Pandemi Covid 19

Pandemi Covid-19 atau virus corona yang dikonfirmasi oleh PBB pada bulan Maret menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia sampai saat ini, sehingga tidak hanya sektor transportasi dan pariwisata yang terkena dampaknya, tetapi juga menyebar ke beberapa sektor lain seperti perdagangan, kesehatan, dan juga beberapa sektor lainnya.

Pemerintah saat ini melakukan upaya untuk mendorong kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat belanja anggaran, terutama pada kuartal pertama tahun 2020. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar dapat mengurangi tekanan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan turunnya harga komoditas di berbagai daerah.

Pemerintah juga kembali menyesuaikan fokus anggaran dan memperkenalkan rencana stimulus fiskal jilid pertama dan kedua, yang diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor fisik. Secara umum, prioritas utama pemerintahan ini adalah mendukung bidang kesehatan, memperkuat jaring pengaman sosial, dan menyelamatkan semua bidang usaha.

Upaya Serius Pemerintah Memperbaiki Ekonomi Indonesia

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf saat ini secara penuh mengetahui bahwa memang diperlukan adanya upaya yang serius untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial dan keuangan akibat pandemi Covid-19. Prioritas dalam mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 juga telah digalakkan untuk mendukung penanganan situasi Covid-19 yang masih berlangsung sampai sekarang.

Hidayat Amir, Kepala Pusat Kebijakan Makroekonomi Biro Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa masalah ini harus ditanggapi dengan serius. Pasalnya, adanya pandemi covid-19  tersebut telah menyerang semua sektor, termasuk kesehatan, sektor sosial ekonomi, dan juga termasuk sektor dunia usaha.

Melalui Kementrian Keuangan, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk meminimalkan dampak terhadap semua sektor yang terdampak oleh pandemi covid 19. Misalnya di bidang kesehatan, pemerintah memberikan dukungan peralatan untuk tenaga medis, mendirikan rumah sakit darurat, dan mencari rumah sakit rujukan bagi semua pasien yang terkena virus Covid-19.

Jaring Pengaman Sosial

Pemerintah saat ini juga telah menawarkan seman jaring pengaman sosial untuk berbagai kegiatan sosial serta ekonomi bagi semua masyarakat yang pendapatannya terkena dampak akibat dari pandemi ini. Tujuannya agar masyarakat tetap bisa menjaga konsumsinya. Secara tidak langsung hal ini merupakan stimulus yang diberikan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat Indonesia.

Beberapa jaring pengaman sosial yang telah dilaksanakan antara lain peningkatan dan perluasan PKH, penambahan dan perluasan kartu sembako, peningkatan dan fleksibilitas kartu pra kerja, dan jenis bantuan langsung tunai lainnya yang diharapkan bisa meringankan beban masyarakat dan juga menjaga kestabilan ekonomi Indonesia.

Pemerintah juga menerapkan berbagai rencana pemulihan bagi dunia usaha untuk tetap beroperasi. Pemerintah bersiap memberikan dukungan kepada dunia usaha dengan melakukan koordinasi yang solid dengan BI dan OJK serta Bank Nasional untuk mengkaji bagaimana sektor bisnis dan usaha, serta sektor riil dapat bertahan tanpa melakukan kegiatan ekonomi. Beberapa program bagi sektor usaha antara lain pemberian insentif di bidang perpajakan, pengurangan arus impor, serta berbagai kebijakan dan relaksasi di bidang keuangan.

Langkah Pemerintah Mengendalikan Inflasi

Lima langkah strategis pemerintah indonesia dalam mengendalikan inflasi antara lain, pertama, menjaga laju inflasi volatile food pada kisaran angka 3,0% hingga 5,0%.

Di masa pandemi Covid-19, upaya memperkuat empat pilar strategi antara lain menjaga keterjangkauan, menjaga ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi dan juga komunikasi, serta termasuk menjaga pasokan dan kelancaran distribusi menjelang hari besar keagamaan nasional yang ada di Indonesia selama pandemi covid 19 berlangsung.

Fokus dari implementasi strategi tersebut adalah menjaga kontinuitas suplai dan stabilisasi jangka panjang antar wilayah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerjasama antar wilayah.

Kedua, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Dengan diselenggarakannya Rakornas Tahun 2021, mengangkat tema mendorong usaha kecil, menengah, dan mikro pangan untuk berperan lebih besar melalui mengoptimalkan digitalisasi, serta mendukung pemulihan kondisi ekonomi serta menjaga harga pangan tetap stabil.

Ketiga, dengan dukungan pemerintah daerah, memperkuat sinergi kementerian atau lembaga untuk mengoptimalkan rencana kerja TPIP tahun 2021.

Keempat, memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk meningkatkan produksi melalui rencana “Food Estate”, dan menjaga kelancaran peredaran dengan mengoptimalkan infrastruktur dan merespons dampak bencana alam yang terjadi.

Kelima, menjaga pasokan Cadangan Beras Pemerintah di tengah upaya atau rencana stabilisasi pasokan dan harga untuk mendorong penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Untuk selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah serta BI akan terus memperkuat sinergi untuk menjaga atau mengendalikan inflasi. Sebagai bagian dari pelaksanaan program PEN, upaya ini diharapkan dapat lebih mendorong masyarakat untuk meningkatkan daya belinya. Dengan Inflasi yang terjaga pada angka rendah, maka hal ini  dapat mendukung pemulihan ekonomi serta memperbaiki kondisi ekonomi di tengah pandemi covid 19.